Melihat perkembangan bisnis di Indonesia yg berjalan sangat dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi pasar. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat omzet yang diterima oleh perusahaan itu sendiri, yang mengakibatkan terutangnya pajak atas omzet yang dihasilkan. Di Indonesia, sistem perpajakan menganut prinsip self assessment yang diatur pada Pasal 12 UU KUP yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap penyetoran dan pelaporan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Tax Officer atau otoritas yang berwenang di Sistem Perpajakan Indonesia memiliki tugas sebagai pengawas.

Negara memberikan mandat kepada wajib pajak sebagai pihak yang secara leluasa menentukan sendiri berapa pajak yang harus dibayar sesuai dengan penjualan yang diterima, namun hal tersebut tidak serta merta lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Namun disisi lain, banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menentukan berapa pajak yang harus dibayar karena sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, tidak memiliki kompetensi yang cukup di perpajakan.

Konsultan Pajak hadir sebagai profesional yang membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang – Undang maupun regulasi yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan pengertian dan definisi yang tercantum pada PMK No. 111/PMK.03/2014, Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Secara jelas, Konsultan Pajak merupakan pihak yang memiliki kualifikasi yang cukup dalam menangani kebutuhan perpajakan wajib pajak itu sendiri. Kehadiran Konsultan Pajak tentu sangat membantu perusahaan sebagai wajib pajak dalam meringankan beban atas pemenuhan kepatuhan perpajakan perusahaan tersebut. Di sisi lain, Kantor Pajak sebagai otoritas pengawas merasa terbantu pula atas pekerjaannya dalam mengawasi kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Pada dasarnya hubungan antara Wajib Pajak, Konsultan Pajak, dan Petugas Pajak adalah suatu hubungan yang saling menguntungkan. Di sisi DJP, Kehadiran Konsultan Pajak didukung penuh oleh Direktorat Jenderal Pajak, hal ini dimaksudkan agar Konsultan Pajak dapat membantu untuk menyadarkan wajib pajak sebagai klien dalam meningkatkan dan mematuhi segala kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak di setiap tahunnya, tentu DJP membutuhkan tenaga ekstra untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, dengan demikian kehadiran Konsultan Pajak sebagai mitra diharapkan dapat membantu DJP dalam melakukan agenda menyadarkan wajib pajak untuk patuh terhadap pajak.

Di sisi perusahaan, kehadiran Konsultan Pajak tentu akan banyak menguntungkan perusahaan. Selain membantu kewajiban perpajakan perusahaan, menggunakan jasa Konsultan Pajak akan meningkatkan akurasi atas pemenuhan kepatuhan administrasi perpajakan dengan tingkat kesalahan yg sangat kecil, sehingga perusahaan tidak perlu lagi mengkhawatirkan berapa beban pajak yg harus dibayar. Perusahaan dapat dengan tenang menjalankan bisnisnya.

Pemeriksaan pajak dapat dianggap sebagai salah satu momok bagi perusahaan, sebab kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan sedang diuji oleh DJP, apabila perusahaan menggunakan jasa Konsultan Pajak tentu hal tersebut tidak perlu lagi dikhawatirkan, sebab selama kewajiban perpajakan ditangani oleh Konsultan Pajak yg kompeten dan ahli di bidangnya, maka tingkat resiko kesalahan atas pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat kecil, sehingga hal tersebut bukan lagi momok yg perlu dirasakan oleh perusahaan.

Dari hal – hal yg telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa pentingnya kehadiran Konsultan Pajak di dunia bisnis saat ini. Sebab dengan dinamisnya tingkat perekonomian, pendapatan yg diterima oleh perusahaan tentu akan fluktuatif, hal ini akan memiliki dampak atas pembayaran pajak yg harus dilakukan oleh Wajib Pajak, dengan didampingi oleh Konsultan Pajak maka wajib pajak tidak perlu lagi takut atas kewajiban perpajakannya, sebab pada dasarnya Pajak adalah bukan lagi sesuatu yg perlu ditakutkan dan dikhawatirkan oleh wajib pajak.